Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan tidak ada mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2025 sekalipun banyak perubahan nomenklatur Kementerian Lembaga (KL).
Sri Mulyani menjelaskan, fokus pemerintah kini adalah penyusunan nomenklatur sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Termasuk untuk menerjemahkan program dalam rincian anggaran Kementerian Lembaga (KL). Target penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) akan diserahkan pada akhir November 2024.
“Untuk berbagai mekanisme gaji dan lain-lain kita selesaikan itu tetap di APBN tidak perlu APNB-P,” ungkapnya dalam konferensi pers APBN Kita, Jumat (8/11/2024)
Kemenkeu sendiri alami perubahan nomenklatur. Dikutip dari salinan Perpres yang diteken 5 November 2024, Prabowo menambah dua eselon I di Kemenkeu, yaitu Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal, dan Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan
Sementara, satu eselon diubah, yakni Badan Kebijakan Fiskal. Dalam struktur baru, badan ini akan dilebur dalam Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal.
“Kenapa diubah namanya dari Badan, karena nomenklatur itu kalau badan itu ga bikin policy padahal Pak Febrio bikin banyak makanya diubah jadi Dirjen,” paparnya.