Pendahuluan
Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah ketidakpastian kondisi perekonomian global yang semakin tidak menentu. Ketegangan di Timur Tengah menambah pelemahan ekonomi setelah perang Rusia dan Ukraina yang juga masih berlangsung.
Beberapa kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) dari beberapa waralaba besar yang dulu sempat berkibar, juga sering kali kita dengar dan baca di media cetak dan elektronik. Badan Pusat Statistik (BPS) merilis dan menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi di kuartal II 2024 adalah sebesar 5,05% (yoy). Walaupun bisa dibilang pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat, tetapi ini sedikit melambat jika dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, yaitu kuartal I 2024 sebesar 5,11% (yoy).
Ke depan pemerintah akan terus memantau dampak perlambatan global terhadap ekspor nasional, serta menyiapkan langkah-langkah antisipasi melalui dorongan terhadap keberlanjutan hilirisasi sumber daya alam, peningkatan daya saing produk ekspor nasional, serta diversifikasi mitra dagang utama.
Dengan usaha tersebut, pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi di kuartal III 2024 tetap pada kisaran di atas 5% (sampai dengan tulisan ini dibuat, belum ada data resmi dari BPS terkait nilai pertumbuhan ekonomi kuartal III 2024).
Pertumbuhan ekonomi dan kinerja APBN Madura dan Jawa Timur kuartal III 2024
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur pada kuartal II 2024 adalah 4,98 (yoy), dan menjadi tertinggi di Pulau Jawa. Ini sedikit menurun dibandingkan dengan kuartal II 2023 sebesar 5,24 (yoy), tetapi meningkat dibandingkan kuartal I 2024 sebesar 4,81 (yoy). Sedangkan data pertumbuhan ekonomi untuk empat abupaten di Madura sampai dengan tulisan ini dibuat belum ada data yang dirilis oleh BPS setempat.
Jika kita melihat kinerja APBN Jawa Timur sampai dengan data terakhir yang dirilis oleh Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur, realisasi belanja K/L sampai dengan kuartal III 2024 adalah sebesar Rp 35,52 T atau 65,20% dari pagu Rp 54,48 T, dan untuk belanja Transfer Ke Daerah (TKD) sudah terealisasi Rp 63,18 T atau 78% dari pagu Rp 80,99 T.
Dan jika kita kembali ke tingkat regional Madura, KPPN Pamekasan sebagai kantor penyalur dana APBN untuk wilayah Madura mempunyai peran yang signifikan sebagai penyumbang pertumbuhan ekonomi regional Madura dan Jawa Timur.
Diketahui bahwa di Pulau Madura, terdiri dari 97 satuan kerja pemerintah pusat dan empat pemerintah daerah, yang pencairan dananya melalui KPPN Pamekasan. Sampai dengan kuartal III 2024, yang mana dari pagu total APBN untuk wilayah Madura adalah sebesar Rp 9,409 T, sudah terealisasi sebesar Rp 7,097 T atau 75,43%. Perincian dari realisasi tersebut akan dijabarkan di bawah ini.
a. Belanja pegawai
Untuk belanja pegawai dengan pagu Rp 904,56 M, sampai dengan 30 September 2024, sudah terealisasi sebesar Rp 717,62 M atau 79,33%. Data realisasi ini sudah termasuk pencairan gaji dan tunjangan pegawai lainnya di Bulan September 2024 untuk PNS/ASN Pusat di wilayah Madura. Diharapkan diakhir tahun, capaian realisasi belanja pegawai mencapai target yang diharapkan sebesar 95%.
b. Belanja barang
Untuk belanja barang sampai dengan 30 September 2024 ini baru terealisasi sebesar Rp 587,69 M atau 56,59% dari total pagu sebesar Rp 1,039 T. Capaian ini belum mencapai target kuartal III sebesar 70%. Hal ini disebabkan beberapa sebab seperti adanya Anggaran Belanja Tambahan (ABT) di tengah tahun anggaran dan adanya juknis kegiatan yang belum turun dari eselon I.
Kebijakan percepatan realisasi terus dilakukan oleh pemerintah pusat dengan tujuan agar dana APBN dapat terus dan segera terdistribusi ke masyarakat melalui belanja operasional satker pemerintah pusat yang dananya berasal dari APBN. Diharapkan di akhir tahun 2024, capaian belanja barang bisa mencapai dan melewati target 90%.
c. Belanja modal
Untuk belanja modal sampai dengan 30 September 2024, baru terealisasi Rp 94,94 M atau 31,59% dari pagu sebesar Rp 300,52 M. Capaian ini belum mencapai target kuartal III sebesar 70%. Sama seperti belanja barang, progress rendah ini disebabkan karena adanya tambahan pagu, baru selesainya proses revisi, baru proses lelang.
Untuk belanja modal ini jenis pengeluarannya adalah untuk menambah aset, seperti untuk pembelian BMN, untuk rehabilitasi fisik gedung kantor atau rumah dinas negara dan sejenisnya. Diharapkan pada akhir Desember nanti, capaian realisasi bisa sebesar 90% atau lebih.
d. Belanja bantuan sosial
Untuk belanja bantuan sosial sampai dengan 30 September 2024, sudah terealisasi sebesar Rp 9,69 M atau 83,03% dari pagu sebesar Rp 11,67 M. Belanja bantuan sosial ini hanya ada di Kementerian Agama yaitu di satker IAIN Madura untuk bantuan beasiswa. Diharapkan realisasi sampai akhir tahun nanti bisa melewati 95%.
e. Belanja transfer ke daerah
Belanja transfer adalah belanja berupa transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik, Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Desa. Untuk realisasi sampai dengan 30 September 2024 adalah Rp 5,69 T atau 79,5% dari nilai pagu sebesar Rp 7,15 T.
Peran Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Direktorat Jenderal Perbendaharan sebagai perpanjangan tangan Kementerian Keuangan dalam rangka menjaga fiskal negara di sisi belanja dapat berjalan efektif, efisien dan mencapai target yang ditetapkan, menjalankan peran barunya sebagai Financial Advisory sejak awal tahun sekaligus sebagai tindak lanjut peran Treasury and Financial Advisory dalam rangka fungsi Regional Chief Economist (RCE) di tahun lalu.
Direktorat Jenderal Perbendaharan melalui Kanwil DJPb dan KPPN di seluruh Indonesia tidak hanya berperan sebagai Treasurer, tapi juga harus mampu berperan sebagai Financial Advisory bagi para stakeholder dalam rangka pengelolaan dana APBN.
Dan seperti tahun-tahun sebelumnya, dalam rangka mengawal dan menjaga fiskal belanja akhir tahun agar tidak terjadi penumpukan anggaran di akhir tahun, Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-13/PB/2024, yang mengatur Langkah-langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2024.
Dan secara serentak, Kanwil DJPb dan KPPN di seluruh Indonesia mengadakan sosialisasi kepada satuan kerja pemerintah pusat dan daerah dan menjaga serta mengawal dari hari ke hari terkait batas-batas penerimaan SPM agar tidak menumpuk dan menimbulkan crowded situation di Bulan Desember 2024.
Kesimpulan
Dari pembahasan kinerja APBN Madura dan Jawa Timur sampai dengan kuartal III 2024 di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk belanja pegawai, belanja sosial dan belanja transfer sudah on the track, sedangkan untuk belanja barang dan belanja modal masih rendah dan diharapkan dapat segera diakselerasi oleh satuan kerja di kuartal IV 2024 ini.
Dengan semakin cepatnya penyerapan yang dilakukan satuan kerja, maka dana APBN akan dapat segera dirasakan oleh masyarakat sehingga akan menumbuhkan pertumbuhan ekonomi regional Madura dan Jawa Timur. Multiplier effect ini akan positif jika dari hulu yaitu satuan kerja dapat bergerak cepat, sehingga di hilir, yaitu masyarakat sebagai pihak ketiga akan segera merasakan manfaat dari dana APBN tersebut.
KPPN Pamekasan sebagai salah satu dari 15 KPPN di Jawa Timur yang berfungsi sebagai kantor penyalur dana APBN dan sebagai perwakilan Kementerian Keuangan di daerah, berusaha memberikan layanan dan sumbangsih terbaik untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional Madura.
Akselerasi dan kebijakan yang diterbitkan pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan dilakukan dengan cermat, tepat dan akurat oleh KPPN Pamekasan sebagai Treasury and Financial Advisory dengan langkah-langkah yang strategis dan masif berkolaborasi dengan 97 satuan kerja dan empat pemerintah daerah se-Madura sebelum dan menjelang akhir tahun anggaran 2024, melalui sosialiasi, one on one meeting, monitoring dan evaluasi Central Government Advisory dan Local Government Advisory dan lain sebagainya.
Akhirnya tahun anggaran 2024 masih tersisa 2,5 bulan lagi. Penyerapan anggaran diharapkan terus digenjot sebagai upaya stimulus dan bantuan kepada masyarakat melalui satuan kerja dan pemerintah daerah. Semoga segala upaya dan langkah tersebut mampu menjadi penopang pertumbuhan ekonomi regional Madura sekaligus sumbangsih pertumbuhan ekonomi Jawa Timur.